DPR RI menilai anggaran Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral yang disampaikan Pemerintah pada RAPBN 2012 sebesar 15,6 triliun rupiah harus lebih diarahkan pada perbaikan infrastuktur energi. Hal itu diperlukan untuk mendukung upaya bangsa untuk mencapai kemandirian di bidang energi.

“Kita berharap pemerintah bersama DPR dapat lebih memperhatikan infrastruktur energi sehingga masalah benang kusut disektor energi ini bisa diselesaikan,” jelas Ketua Komisi VII Teuku Riefky  Harsa kepada wartawan usai menghadiri acara buka puasa bersama di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2011).

Ia memberi contoh keterbatasan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) komoditas tambang seperti batu bara membuat prosesnya terpaksa dilakukan di luar negeri.  Penyulingan minyak mentah juga belum sepenuhnya dilakukan di dalam negeri yang tentunya akan mengurangi perolehan devisa negara.

Masalah infrastruktur gas, selama ini ada kebijakan peralatan konverter disediakan gratis, tetapi keberadaan SPBG masih terbatas. Dengan perkiraan biaya untuk pembangunan satu SPBG sekitar 20 – 30 miliar rupiah kita harapkan pemerintah dapat merealisasikan pembangunan lebih banyak SPBG di beberapa daerah di Indonesia. “Ini memang tergantung keberpihakan pada politik anggaran di sektor energi,” tambahnya.

Pada bagian lain Teuku Riefky menyambut baik pernyataan Presiden dalam keterangan pemerintah atas RUU APBN 2012 beserta Nota Keuangannya yang akan melakukan upaya peningkatan lifting minyak dan efisiensi cost recovery. Ia meminta pemerintah yang didukung APBN lebih pro aktif melakukan eksplorasi wilayah tambang, karena sulit mengharapkan pada sektor swasta yang cendrung memilih wilayah kerja yang ekonomis. Baginya upaya itulah yang dapat mendongkrak target lifting minyak pemerintah.

Komisi VII dalam pertemuan dengan pemerintah telah sepakat target realistis lifting minyak untuk saat ini sekitar 950 ribu barel perhari. “Target lifting ini bisa realistis atau angka politis, nah kalau angka realistis yang kita lihat sekitar 950 ribu barel perhari walaupun kita sebetulnya bisa mengharapkan lebih tinggi lagi. Tapi kita mencoba berpikir rasional angka yang bisa dicapai sehingga apabila meleset tidak terlalu jauh karena itu akan merusak proyeksi APBN,” imbuhnya.

BBM Menjelang Lebaran

Komisi VII meminta pemerintah benar-benar memperhatikan ketersediaan BBM menjelang dan pada saat liburan Lebaran nanti. Sejauh ini walaupun peningkatan kuota sudah disetujui parlemen ternyata laporan kelangkaan masih berlangsung di beberapa daerah di tanah air.

“Kita mengharapkan peran dari Dirjen Migas kemudian dari Pertamina dan penegak hukum terutama kepolisian dan BPH Mmigas tentunya agar kelangkaan BBM ini benar-benar harus dijaga karena kita tahu para spekulan terus bermain, ini mengakibatkan kenaikan bahan pokok dan beban bagi masyarakat,” tandas politisi Partai Demokrat ini.

DPR beberapa waktu lalu menyetujui penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 2011 sebesar 1,9 juta kiloliter dari sebelumnya 38,59 juta kiloliter menjadi 40,49 juta kiloliter.
Rinciannya terdiri dari premium 24,54 juta kiloliter atau naik 8,18 persen. Solar subsidi juga naik 5,82 persen menjadi 14,15 juta kiloliter.

Teuku Riefky meminta pengawasan dari pemerintah, khususnya dalam mengendalikan pendistribusian BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Komisi VII lanjutnya saat ini masih menunggu pembahasan mekanisme pengaturan BBM bersubsidi bersama pemerintah yang  diperkirakan tuntas tahun depan. (iky/iw)/foto:iw/parle.